Aksi Serikat Masyarakat Bergerak (SEMARAK) Banyumas Tuntut DPRD Tolak Omnibus Law

Aksi Tolak Omnibus Law di depan kantor DPRD Kabupaten Banyumas, Rabu (7/10/2020) Foto : Damar Haryo Kusumo

Foto : Damar Haryo Kusumo
Penyampaian Orasi tolak Omnibus Law di depan kantor DPRD Kabupaten Banyumas, Rabu (7/10/2020)
Foto : Damar Haryo Kusumo

Campussia.com – (7/10) Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) Omnibus Law yang merupakan perubahan UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan telah disahkan oleh DPR RI pada Senin (5/10/2020). Hal tersebut dianggap mengecewakan masyarakat karena peraturan tersebut dapat mengancam kesejahteraan rakyat salah satunya serikat buruh.

Melalui Aliansi Serikat Masyarakat Bergerak (SEMARAK) Kabupaten Banyumas, aksi demo digelar di depan kantor DPRD Kabupaten Banyumas. Dalam aksi tersebut telah tergabung 45 elemen atau sekitar 1000 massa yang berasal dari Unsoed, IAIN, UMP, Unwiku, buruh, pelajar, hingga masyarakat setempat. Selain sebagai bentuk luapan kekecewaan dan protes sosial, mereka meminta keberpihakan DPRD Banyumas sebagai wakil rakyat yang berkedudukan di Banyumas untuk menolak omnibus law.

“Kenapa akhirnya lahir kekecewaan kami para rakyat karena omnibus law ini cacat materil dan formil. Secara materil banyak kandungan yang dapat mengancam kesejahteraan seperti buruh, petani. Sedangkan secara formil jelas karena prosesnya tidak wajar dan terkesan ada kepentingan dan kami yakin bahwa itu oligarki. Sebelumnya omnibus law ini sudah ditentang rakyat, banyak pemrotesan dari rakyat di berbagai daerah, tapi kenapa masih dikebut. Artinya di sini bukan kepentingan rakyat yang mereka kedepankan, tetapi malah kepentingan oligarki,” terang Fakhrul Firdausi selaku koordinator lapangan kepada LPM MEMI, Rabu (7/10/2020).

Ii, salah satu bagian dari serikat buruh yang secara langsung akan terkena dampak dari adanya UU Omnibus Law Ciptaker turut meluapkan kekecewaannya. Ia mengungkapkan poin-poin yang menjadi permasalahan serikat buruh.

“Pertama, itu hilangnya UMK. UMK ngga ada itukan sangat lucu, sedangkan saat UMK ada saja banyak perusahaan yang melanggar, apalagi UMK itu ngga ada. Kedua, hilangnya pesangon. Ketiga, hilangnya jaminan sosial. Keempat, outsourcing. Kalau UU No. 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan yang boleh dioutsourcing itu hanya beberapa jenis saja. Kelima, PHK dipermudah karena udah ngga ada hukum pidana untuk pengusaha. Keenam, waktu kerja, jadi kerjanya dibayar sesuai jam. Kalau UU ketenagakerjaan yang sekarang walaupun kita kerja 4 jam, itu dibayar 4 jam sehari. Tentu itu mengancam kesejahteraan kita,” terang Ii kepada LPM MEMI Rabu siang.

Diketahui bahwa poin-poin yang terdapat di dalam naskah tuntutan Aliansi Serikat Masyarakat Bergerak (SEMARAK) Kabupaten Banyumas, yaitu:

1. Mosi Tidak Percaya terhadap pemerintah dan DPR RI.

2. Menuntut DPR RI mencabut pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja.

3. Menuntut Presiden RI mengeluarkan PERPU yang menggantikan UU Omnibus Law Cipta Kerja.

4. Menuntut DPRD Banyumas ikut serta menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja.

5. Mendesak pemerintah pusat segera menyelesaikan permasalahan pandemi Covid-19.

6. Wujudkan reforma agraria sejati dan bangun industrialisasi nasional.

7. Menuntut DPR RI melibatkan masyarakat dalam pembentukan peraturan ke depannya.

8. Menuntut DPR RI agar bersikap rasional dalam merealisasikan kebijakan di masa pandemi Covid-19.

Dari naskah tuntutan tersebut telah ditandatangani oleh 4 fraksi dari total 8 fraksi yang ada, yaitu PDIP, Golkar, PKB, dan Gerindra yang berarti keempat fraksi telah menyepakati tuntutan-tuntutan tersebut dan menolak UU Omnimbus Law Ciptaker.

“Iya, menolak karena di tuntutan kita jelas kesepakatan bahwasanya DPRD Banyumas sepakat menolak UU Omnimbus Law Ciptaker ada di poin nomor 4 naskah tuntutan di atas materai,” terang Afdhal Yuriz Fadilah selaku koordinator lapangan.

Sedangkan 4 fraksi yang belum menandatangani, yaitu Pan, PPP, NasDem, Demokrat koalisi PKS diketahui ketua fraksi tersebut sedang melakukan kunjungan daerah. Berdasarkan kesepakatan, 4 fraksi ini akan diberi batas waktu untuk menandatangani naskah tuntutan hingga Sabtu yang akan datang.  

Menyikapi adanya aksi ini, Supangat selaku wakil ketua DPRD Banyumas mengungkapkan, “Intinya aksi ini dari berbagai elemen-elemen mahasiswa, kami sudah mempunyai iktikad baik, kami temui semuanya.”

“Kewenangan ada di pusat, kami di sini ya seperti yang saya sampaikan tadi, semuanya juga DPRD Banyumas tidak bisa membatalkan. Jadi, kalau ini memang mau disampaikan ke Jakarta ya kami kawal monggo bareng-bareng dengan perwakilan mahasiswa 2 orang bersama dengan kami ke Jakarta ya ngga apa-apa,” imbuhnya.

Fakhrul selaku koordinator lapangan menanggapi aksi inisiasi kedua apabila tidak terpenuhinya kesepakatan.

“Itu belum dibahas dan akan dibahas lagi dengan teman-teman aliansi. Selagi dibahas kami membuka untuk rekan-rekan yang mau ikut berjuang di gerakan-gerakan lain terutama nasional,” terangnya kepada LPM MEMI.

Tim Liputan

Gita Putri Rahmawati

Damar Haryo Kusumo

Kurnia Khayaturohmah

Penulis

Eka Silviana Agus Putri

Editor

Eka Silviana Agus Putri

Gita Putri Rahmawati

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *