Dialog yang Tak Berujung

Purwokerto(2/5), telah diadakan  “Dialog Bersama Rektor” di Gedung Rektorat Universitas Jenderal Soedirman dengan diikuti 100 orang yang terdiri dari berbagai elemen seperti BEM, UKM, Organ Eksternal, serta mahasiswa dari berbagai fakultas. Kegiatan ini dimaksudkan  untuk memberikan tuntutan mengenai fasilitas, penurunan UKT bagi mahasiswa semester akhir dan transparansi terkait UKT serta Uang Pangkal kepada Rektor Unsoed.

Dalam kesempatan ini audiensi dari berbagai mahasiswa berdiskusi dan menyampaikan keluh kesahnya serta ketidaksetujuan mereka dengan adanya Uang Kuliah Tunggal (UKT) full bagi mahasiswa yang sudah melebihi studi normalnya sehingga sudah berkurang biaya operasionalnya. Dengan adanya kebijakan tersebut para mahasiswa berpendapat bahwa pihak Unsoed telah melanggar UU no 25 tahun 2009 pasal 4 dan pasal 9 tentang pelayanan publik yang dijelaskan mengenai asas keseimbangan hak dan kewajiban serta persamaan perlakuan. Tak hanya itu, mahasiswa yang datang juga menyampaikan kritikan mereka dan menuntut agar pihak Unsoed menurunkan UKT tidak lebih besar dari 50% atas UKT yang dibayarkan.

Selain permasalahan UKT ada permasalahan lain seperti uang pangkal yang disebut sebagai  sumbangan padahal makna sumbangan yang dimaksud itu dinilai menyalahi aturan. Dikarenakan, pengertian sumbangan tersebut telah diatur dalam pasal 84 UU no 12 tahun 2012 tentang pungutan & sumbangan biaya Pendidikan menjelaskan bahwa sumbangan bersifat sukarela yang artinya tidak memaksa, mengikat, maupun ditentukan oleh Universitas. Pada kesempatan kali ini tidak  hanya uang pangkal saja yang dibahas, tetapi permasalahan mengenai Fasilitas yang dikeluhkan oleh mahasiswa seperti penetapan tarif yang dianggap tidak sesuai dengan kantong mahasiswa dan diskriminasi  penggunaan fasilitas antar fakultas .

Dari berbagai tuntutan yang diusung setiap elemen yang tergabung pagi tadi seakan terabaikan begitu saja oleh pihak Rektorat. Dilihat dari bagaimana acara berakhir, rektor dan para wakilnya meninggalkan ruangan tanpa ketegasan ataupun keputusan mengenai tuntutan, bahkan kertas posisi yang sebelumnya dikatkan akan dikaji oleh pihak rektorat ditinggalkan begitu saja di ruangan.

“Rektorat dianggap tidak demokrasi dan tidak ada toleransi, sehingga tidak adanya keberpihakan pada mahasiswa, dilihat dari akhir acara ketika rektor bersama para wakil rektor meninggalkan tempat audiensi tanpa adanya kejelasan. Tidak ada satupun tuntuan yang diterima oleh rektor,” ungkap Faisal (Kastrat BEM FEB).

Pendapat  tersebut seolah memperkuat pandangan mengenai tidak adanya hasil dan solusi audensi pagi tadi sebab ketegasan dan ketidakberpihakan pihak Rekorat terhadap tuntutan yang diresahkan setiap elemen yang telar hadir memperjuangkan tuntutan.

Tim Liputan : Tim LPM Mëmi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *