Tuntutan Aksi Tolak Omnibus Law Semarak Banyumas Belum Menemui Titik Terang

Kedatangan massa aksi aliansi semarak Banyumas longmarch dari RSUD Margono (Geriatri) menuju gedung DPRD Banyumas, Kamis (15/10) Foto : Gita Putri Rahmawati

Campussia.com – Kamis (15/10) Serikat Masyarakat Bergerak (SEMARAK) Banyumas kembali berkunjung ke gedung DPRD Banyumas menuntut atas pernyataan sikap penolakkan UU Omnibus Law Cipta Kerja dari pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas (Bupati dan DPRD). Lantaran aksi unjuk rasa pada (7/10) silam masyarakat Banyumas belum mendapatkan keberpihakan Pemerintah Daerah untuk menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja.

Aksi unjuk rasa ini diikuti oleh masyarakat Banyumas dengan jumlah kurang lebih 500 massa yang berasal dari berbagai elemen, seperti mahasiswa hingga ormas Koalisi Masyarakat Banyumas (Kombas).

Aksi ini diawali dengan kedatangan massa aliansi SEMARAK Banyumas pada pukul 14.05 WIB dilanjut dengan penyampaian orasi, pengibaran bendera sang merah putih setengah tiang, salat asar berjamaah, dan doa bersama di depan gedung DPRD Banyumas.

“Kita minta sikap secara kelembagaan, ketegasan Bupati Banyumas dan DPRD Kabupaten Banyumas terhadap UU ini untuk menyatakan pernyataan sikap secara tertulis untuk hari ini,” ucap Afdhal Yuriz selaku tim lobbying.

Achmad Husein, selaku Bupati Banyumas menyatakan sikap keberatan atas tuntutan. Ia mengaku belum mengetahui dan mempelajari sepenuhnya isi dari Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Dalam pernyataannya, semua aspirasi masyarakat sudah didengarkan hanya saja tidak bisa dikabulkan secara keseluruhan.

“Perlu diketahui semuanya bahwa pemerintah daerah sangat bergantung pada pemerintah pusat. Faktanya APBD Banyumas 87 persen dari pemerintah pusat. Tanpa pemerintah pusat, Kabupaten Banyumas bangkrut. Kedua, pemerintah kabupaten banyumas adalah wakil dari pusat. Pemerintah daerah anak dari pemerintah pusat,” terang Achmad Husein pada saat menemui massa aksi di depan gedung DPRD Kabupaten Banyumas, Kamis (15/10).

“Jika rumah hanya jendelanya yang rusak, bukan rumahnya yang dibongkar. Saya menolak (menandatangani surat pernyataan), sebagai anak tidak bisa durhaka kepada orang tua. Saya harap kalian mengerti dan paham serta menghormati keputusan saya, kita saling menghormati,” imbuhnya.

Menanggapi adanya aksi lanjutan ini, Ketua DPRD Banyumas, Budhi Setiawan menerangkan bahwa keputusan dari Pemerintah Daerah Banyumas sudah final.

“Kami tidak bisa memaksa pemerintah pusat. Yang penting aspirasi dari mahasiswa, dari semarak sudah kami sampaikan. Perkara nanti dari pusat akan menanggapi atau tidak ya kami tidak bisa untuk mengatur. Kami menunggu saja,” terangnya setelah menemui massa aksi, Kamis (15/10).

Meski mendapati pernyataan penolakkan dari pemerintah daerah, massa aksi tetap bertahan dan berlanjut untuk lobbying pada pukul 16.38 WIB hingga memakan waktu lebih dari satu jam di Pendopo Si Panji.

“Beliau (Bupati dan DPRD kabupaten Banyumas) meminta untuk diberikan waktu mempelajari UU tersebut dan kami tadi agak panjang juga argumen di dalam akhirnya sepakat 13 hari pasca aksi ini akan dikeluarkan sikap, baik bupati Banyumas dan juga DPRD beserta kajian yang mereka rampungkan,” terang Afdhal Yuriz selaku perwakilan tim lobbying.

Menurut pantauan campussia.com setelah adanya hasil lobbying, massa aksi unjuk rasa tetap bertahan hingga pukul 19.19 WIB dengan mengisi mimbar umum (pembacaan puisi dan bernyanyi bersama).

Lantaran DPRD dan Bupati Banyumas telah bertolak dari lokasi, pihak Kapolresta Banyumas memperingatkan massa aksi untuk membubarkan diri.

“Karena anggota DPR dan Bupati sudah tidak ada di dalam, sekarang ikutin undang-undang yang ada,” terangnya kepada demonstran, Kamis (15/10) pukul 19.30 wib.

Pada pukul 19.45 WIB massa aksi masih bertahan menunggu DPRD dan Bupati Banyumas meneken dukungan penolakkan UU Omnibus Law Cipta Kerja. Pada pukul 20.00 WIB polisi akhirnya membubarkan massa melalui water cannon dan menembakkan gas air mata hingga massa menarik diri.

Dari data yang ada tercatat 3 mahasiswa berinisial NS, AR, AS serta 2 pelajar yang diamankan oleh pihak kepolisian guna menjalani pembinaan. Saat ini, kelima massa aksi tersebut sudah dibebaskan semua.

Tim Liputan

Gita Putri Rahmawati

Damar Haryo Kusumo

Kurnia Khayaturohmah

Penulis

Eka Silviana Agus Putri

Editor

Kurnia Khayaturohmah

Gita Putri Rahmawati

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *