[OPINI] Yudisium Dan Pelepasan Wisuda Unsoed Dipungut Biaya: Awas Bahaya Laten Pungli!

Oleh: Adhi Bangkit Saputra

Image result for toga mahasiswa

Menjelang wisuda Unsoed dibulan Maret 2017 mendatang calon wisudawan dipungut biaya yang bukan main ngawurnya. Biaya itu dipungut di beberapa fakultas untuk penyelenggaraan yudisium atau pelepasan. Sejak dulu-dulu sebelum diterapkannya sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT) di Unsoed. Memang  biaya untuk pelepasan dan yudisium terus ditarik. Namun setelah UKT diterapkan, kampus tidak lagi bisa menarik uang seenak jidat kepada mahasiswa. Sebab UKT ialah sistem pembayaran kuliah yang tunggal, dan tidak boleh ada lagi pungutan diluar itu. sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Permenristekdikti 39 tahun 2016 Tentang UKT & BKT dan peraturan-peraturan UKT terdahulu.[1] Sehingga kalau ada pungutan, tidak lain merupakan pelanggaran hukum atau sifatnya ilegal.

Di beberapa fakultas pungutannya tidak seragam dan pernak-pernik wisuda (seperti medali, plakat, sertifikat, kartu alumni, dll) yang diberikan juga tidak sama. FIB misalnya menarik pungutan sejumlah 225.000, FPIK menarik pungutan 100.000, Faperta 80.000, Fikes 410.000, Fapet 90.000, FE menarik 225.000, Fabio 110.000, FK menarik 185.000 dan mahasiswa FISIP ditarik biaya sebesar 185.000. Semua penarikan itu bisa dipastikan tidak ada dasar atau landasan hukumnya, bahkan di beberapa fakultas tidak terdapat kwitansi atau nota.
Apakah boleh pihak kampus unsoed (pejabat universitas/fakultas/prodi) menarik biaya tanpa ada dasar hukumnya? Dan dasar hukum seperti apa yang bisa menjadi landasan pungutan-pungutan itu?. Pada dasarnya seluruh tindakan pejabat kampus ialah tindakan pejabat publik/pejabat tata usaha negara/pejabat administrasi. Sebab kampus merupakan institusi publik atau kepanjangan tangan negara dalam penyelenggaraan urusan pendidikan tinggi. Oleh karenanya diikat dengan hukum administrasi negara yang syarat akan asas. Salah satu asas yang harus menjadi pegangan bagi pejabat Unsoed ialah asas legalitas sebagai syarat yang menyatakan, bahwa tidak satu perbuatan atau keputusan Administrasi Negara yang boleh dilakukan tanpa dasar atau pangkal suatu ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain yang dimaksud diatas, perbuatan pejabat kampus (termasuk pungutan) juga mesti berlandas pada asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam pasal 3 angka 1 UU No. 28/1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari KKN yang mengharuskan setiap kebijakan penyelenggaraan negara mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan. Jadi konklusi mendasarnya ialah, pungutan yang ada di setiap fakultas untuk yudisium dan pelepasan wisuda yang tidak berdasar peraturan perundang-undangan itu merupakan pungutan yang melanggar hukum, ilegal, dan bersifat liar atau bahasa awamnya-ngawur. 
Disamping itu unsoed sebagai universitas Badan Layanan Umum (BLU) sebagaimana ditetapkan lewat Keputusan Menteri Keuangan No. 502/KMK.05/2008 Tentang Penetapan Universitas Jenderal Soedirman Pada Menteri Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Keuangan BLU, semestinya tunduk pada seluruh aturan yang berkaitan dengan BLU.  Didalam PP No. 74/2012 Tentang perubahan atas PP No. 23/2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU memang disebut bahwa lembaga BLU (termasuk unsoed) dapat memungut biaya atas suatu barang/jasa layanan (dalam hal ini jasa pendidikan) namun tidak bisa sembarangan alias ngawur.
Kewenangan memungut dan kewenangan menentukan besaran biaya atau tarif atas barang/jasa layanannya juga harus berdasarkan aturan yang jelas yakni berupa peraturan menteri keuangan, hal ini dipertegas di dalam Pasal 9 ayat (8) PP No.74/2012. 
Artinya, jikapun akan ditarik pungutan untuk biaya pelepasan dan yudisium maka harus ada aturanya berupa peraturan menteri keuangan. Mengapa landasannya harus peraturan menteri keuangan? Sebab seluruh penerimaan atas suatu barang/jasa layanan PTN BLU seperti unsoed bentuknya ialah PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak). PNBP merupakan sumber pemasukan negara dan wajib disetor ke kas Negara yang tanggungjawabnya dipegang oleh kementerian keuangan. Mengenai setor menyetor kas negara itu diatur eksplisit dalam Pasal 4 UU No. 20/1997 Tentang PNBP.
Perlu jadi catatan penting, bahwa setiap jenis dan tarif atas seluruh barang/layanan jasa yang diselenggarakan Unsoed sebagai PTN BLU haruslah tunduk pada aturan tentang BLU, PNBP, dan Keuangan Negara. Bahkan sederhananya, uang receh yang masuk ke Unsoed ialah uang negara dan masuk ke kas negara. Misalnya, denda perpustakaan yang jumlahnya 500 perak bahkan diatur dalam Permenkeu No. 22/pmk.05/2015 tentang Tarif atas Layanan BLU Unsoed pada Kemenristekdikti. Jadi jelas aturan dan dasar hukumnya, sebegitu penting uang receh harus diatur. 
Apalagi uang pungutan yudisium atau pelepasan yang jumlahnya puluhan bahkan ratusan ribu. Hal ini menjadi kian penting, sebab urusan keuangan penyelenggaraan pendidikan bukan seperti urusan uang rumah tangga atau warung kelontong yang bisa semaunya tiap orang.
Banyak fakultas di Unsoed Justru tanpa tedeng aling-aling memungut biaya kepada mahasiswa tanpa aturan. Lantas kalau tidak ada aturannya, uang pungutan itu masuk kemana? Ke kantung-kantung kekuasaan kampus?. Wallahu a’lam bishawab.
Hal penting lain yang menjadi persoalan ialah, apakah mahasiswa tetap bisa mengikuti acara pelepasan atau yudisium dan memperoleh medali/plakat/sertifikat maupun atribut wisuda lainnya tanpa dipungut biaya yang bersifat ilegal atau liar dan ngawur itu? untuk menjawab hal ini pastilah isi kepala kita berputar dan memicu pertanyaan lanjut. Lantas kalau tidak dipungut biaya, uangnya darimana?.
Jadi begini, seharusnya dengan sistem UKT yang berlaku, seluruh biaya operasional mahasiswa ditiap program studi sudah terakomodir. Termasuk biaya operasional atas yudisium atau pelepasan wisuda. Sebab kemunculan nominal UKT yang selanjutnya dibayar oleh mahasiswa berasal dari perhitungan unitcost Universitas. Unitcost itu berisi komponen biaya operasional universitas yang juga mencakup total biaya langsung mahasiswa ditiap fakultas/prodi. 
Andaikata alasan pihak kampus tidak menyelenggarakan yudisium atau pelepasan wisuda karena tidak dianggarkan di UKT maka kemungkinannya hanya dua, pertama: itu adalah kebohongan besar; dan yang kedua: itu adalah keteledoran besar karena tidak memasukkan komponen penyelenggaraan yudisium atau pelepasan wisuda kedalam unitcost.
Mari kita buktikan, apakah pihak kampus melakukan sebuah kebohongan besar atau keteledoran besar?. Jika kita mengacu unitcost unsoed yang terbit pada bulan April tahun 2012 (unitcost diperbaharui per-lima tahun) maka kita akan menemukan di Lampiran 1 halaman 16, bahwa pelepasan wisuda dan yudisium masuk kedalam nomenklatur aktivitas dan menjadi tanggungjawab fakultas serta prodi sebagai unit penyelenggara.
Disamping itu, ternyata jika melihat pada unitcost Lampiran 3c tertera penyelenggaraan yudisium sebagai kebutuhan tiap fakultas yang dianggarkan. Berikut ini jumlah anggaran yudisium di beberapa fakultas, Fakultas ilmu kedokteran dan kesehatan sejumlah Rp. 51.480.000;  yudisium FISIP juga sebesar 51.480.000; Fakultas ekonomi Rp. 56.628.000; Fakultas Biologi Rp. 10.926.000; Fakultas Pertanian 41.184.000; dan Fakultas Peternakan sebesar Rp. 10.296.000.
Jadi, apa yang ada di dalam isi kepala kita yang kecil ini? Awas bahaya laten Pungli!
***
Catatan Kaki:
[1] Seperti Permendikbud No. 55/2013, Permendikbud No. 73/2014, Permenristekdikti No. 22/2015 yang kesemuanya mengatur tentang UKT dan BKT pada PTN di lingkungan Kemedikbud (sekarang Kemenristekdikti). Didalamnya melarang adanya pungutan-pungutan diluar UKT yang dibayarkan mahasiswa.

[2] Prof. Prajudi Atmosudirdjo, Hukum Administrasi Negara, 1981, Jakarta : Ghalia Indoesia, hal 80.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *